Vitamin C atau asam askorbat adalah suatu vitamin yang cukup dikenal karena fungsinya sebagai daya tahan tubuh.
Namun apapun itu, apabila kita mengkonsumsi vitamin C secara berlebihan maka akan menimbulkan dampak negatif.
Kelebihan vitamin C tidak dapat disimpan dalam tubuh.
Memang vitamin C dapat larut dalam air yang kemudian kelebihannya dapat dibuang melalui ginjal. Akan tetapi ginjal pasti bekerja lebih berat dalam membuang vitamin C yang tidak digunakan.
Vitamin C dapat diperroleh dari buah-buahan dan sayuran. Kelebihan vitamin C dari buah dan sayur tidak berbahaya bagi tubuh. Namun bagaimana dengan vitamin C dari suplemen?
Kebutuhan harian vitamin C orang dewasa adalah dibawah 100mg. (kecuali ibu hamil yang sekitar 100mg lebih) per hari. Jadi apabila anda mengkonsumsi vitamin C 500mg atau bahkan 1000mg. Maka yang akan dimanfaatkan tubuh adalah kadar kebutuhan tiap hari dan sisanya dibuang lewat urine.
Apabila tubuh kelebihan vitamin C, maka akan menimbulkan damoak negatif seperti:
* Diare
* Muntah
* Mual
* Mulas
* Perut Kram
* Sakit Kepala
* Insomnia
* Batu ginjal
Jumat, 07 Januari 2011
Bahaya Lalapan Mentah
Ditinjau dari gizinya, lalapan mentah memang mengandung unsur gizi lebih banyak dibanding lalapan matang. Namun, dari segi keamanannya, lalapan mentah beresiko terkontaminasi pestisida atau bakteri berbahaya.
Menurut Prof.Dr.Ir. Made Astawan, ahli teknologi pangan dan gizi dari IPB dalam bukunya Kandungan Gizi Aneka Bahan Makanan, residu pestisida seringkali masih tertinggal pada sayuran sampai beberapa hari setelah penyemprotan, terutama pada masa kemarau karena itu seharusnya petani tidak memanen sayuran sehabis disemprot pestisida.
Proses pencucian sayur yang tidak sempurna juga perlu diwaspadai. Pasalnya beberapa zat kimia dalam pestisida ada yang tidak bisa hilang meski dicuci.
Oleh karena itu, cuci sayur dan buah dalam air mengalir. Khusus untuk lalapan mentah, untuk lebih amannya cuci lalapan dengan air matang agar terhindar dari bakteri penyebab infeksi.
Selain pestisida, waspadai pula kontaminasi bakteri berbahaya, terutama sayuran yang menjalar di permukaan tanah atau ketinggiaannya dekat dengan tanah.
Untuk meningkatkan kesuburan tanah, para petani seringkali menggunakan pupuk organik berupa humus atau kotoran ternak (bahkan kotoran manusia).
Contoh bakteri patogen yang berasal dari tinja adalah Eschericia coli yang dapat menimbulkan diare, Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi penyebab demam tifus.
Salmonella juga dapat menyebabkan gangguan perut, dengan gejala diare, sakit kepala, muntah-muntah, dan demam.
Beberapa jenis bahan pangan mengandung senyawa beracun alami, misalnya saponin pada kedelai, kacang tanah, bayam, dan asparagus, goitrogen (kol dan lobak), asam sianida (daun singkong), solanin (kentang), dan lain-lain. Senyawa beracun tersebut hanya dapat dihilangkan melalui proses pencucian dan pemasakan dengan suhu yang tepat.
Meski sejauh ini belum dilaporkan adanya kasus orang yang keracunan atau meninggal gara-gara mengkonsumsi lalapan mentah, tapi tak ada salahnya kita lebih memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi.
Bila Anda termasuk pecinta lalapan, mungkin Anda bisa mulai menanam tanaman yang biasa dipakai untuk lalapan di halaman rumah atau dalam pot.
Dengan demikian, kita tahu persis sayuran tersebut bebas dari pestisida dan kontaminasi bakteri atau tinja manusia.
Menurut Prof.Dr.Ir. Made Astawan, ahli teknologi pangan dan gizi dari IPB dalam bukunya Kandungan Gizi Aneka Bahan Makanan, residu pestisida seringkali masih tertinggal pada sayuran sampai beberapa hari setelah penyemprotan, terutama pada masa kemarau karena itu seharusnya petani tidak memanen sayuran sehabis disemprot pestisida.
Proses pencucian sayur yang tidak sempurna juga perlu diwaspadai. Pasalnya beberapa zat kimia dalam pestisida ada yang tidak bisa hilang meski dicuci.
Oleh karena itu, cuci sayur dan buah dalam air mengalir. Khusus untuk lalapan mentah, untuk lebih amannya cuci lalapan dengan air matang agar terhindar dari bakteri penyebab infeksi.
Selain pestisida, waspadai pula kontaminasi bakteri berbahaya, terutama sayuran yang menjalar di permukaan tanah atau ketinggiaannya dekat dengan tanah.
Untuk meningkatkan kesuburan tanah, para petani seringkali menggunakan pupuk organik berupa humus atau kotoran ternak (bahkan kotoran manusia).
Contoh bakteri patogen yang berasal dari tinja adalah Eschericia coli yang dapat menimbulkan diare, Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi penyebab demam tifus.
Salmonella juga dapat menyebabkan gangguan perut, dengan gejala diare, sakit kepala, muntah-muntah, dan demam.
Beberapa jenis bahan pangan mengandung senyawa beracun alami, misalnya saponin pada kedelai, kacang tanah, bayam, dan asparagus, goitrogen (kol dan lobak), asam sianida (daun singkong), solanin (kentang), dan lain-lain. Senyawa beracun tersebut hanya dapat dihilangkan melalui proses pencucian dan pemasakan dengan suhu yang tepat.
Meski sejauh ini belum dilaporkan adanya kasus orang yang keracunan atau meninggal gara-gara mengkonsumsi lalapan mentah, tapi tak ada salahnya kita lebih memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi.
Bila Anda termasuk pecinta lalapan, mungkin Anda bisa mulai menanam tanaman yang biasa dipakai untuk lalapan di halaman rumah atau dalam pot.
Dengan demikian, kita tahu persis sayuran tersebut bebas dari pestisida dan kontaminasi bakteri atau tinja manusia.
tugas softskill 3, Etika Profesi Akuntansi
Berikanlah contoh tindakan dari situasi konflik kepentingan antara perusahaan dan karyawan minimal 4 dari 8 kategori situasi yang ada:
a.Menyewakan properti pribadi kepada perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan kegiatan pemeliharaan.
b.Tidak akan memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain di luar perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang.
c.Menghindarkan diri dari tindakan dan situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan --
d.Mengusahakan lahan pribadi untuk digunakan sebagai kebun perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan kegiatan pemupukan.
e.Memiliki bisnis pribadi yang sama dengan perusahaan.
a.Menyewakan properti pribadi kepada perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan kegiatan pemeliharaan.
b.Tidak akan memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain di luar perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang.
c.Menghindarkan diri dari tindakan dan situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan --
d.Mengusahakan lahan pribadi untuk digunakan sebagai kebun perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan kegiatan pemupukan.
e.Memiliki bisnis pribadi yang sama dengan perusahaan.
Warteg Kena Pajak, Ide Kompeni
JAKARTA (Pos Kota) – Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan pajak 10 persen terhadap Kaki-5, termasuk warung Tegal (Warteg) menuai protes. Pemilik warteg menilai rencana itu merupakan ide penjajah, yang mempercepat kebangkrutan usaha Warteg.
Ketua Umum Koperasi Warung tegal (Kowarteg) Sastoro menegaskan wacana itu bagian dari kalapnya pemprov dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Cuma penjajah atau kompeni yang punya ide begitu,” cetusnya kepada Pos Kota, Selasa (30/11).
Dia menegaskan pengenaan pajak makanan tersebut menjadi badai besar dalam usaha Warteg, yang sekarang ini lesu darah akibat melonjaknya harga bahan makanan. Pendapatan tak mampu mengejar biaya.
“Uang sewa kontrakan naik, harga-harga makanan naik sampai 50 persen, modal musti ditambah. Padahal harga makanan diusahakan tidak naik, karena memang Warteg memegang teguh prinsip menyajikan makanan enak, banyak, sehat dan murah. Makan Rp5.000 kenyang. Sekarang ini, satu warung dapat Rp200.000 sehari aja udah bagus,” cetusnya.
Karena itu, bila pajak diberlakukan maka semakin besar biaya yang harus ditanggung Warteg. “Semakin cepat saja 35.000 Warteg di Jabodetabek bangkrut. Artinya juga mengancam 175.000 orang yang menggantungkan nasibnya di usaha Warteg. Itu dengan asumsi Warteg menghidupkan 5 orang, termasuk pemilik dan yang bekerja,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bangkrutnya Warteg bisa berakibat fatal bagi perekonomian Jabodetabek. “Kalau Warteg tutup kemana coba mau cari makanan murah? Pekerja dan pegawai bisa kelimpungan nambah pengeluaran uang makan. Akibat lanjutnya, perusahaan juga harus memperbesar insentif uang makan,” tuturnya.
UNTUNG RP50.000
Lesunya usaha juga dikemukakan Awang, 30, pemilik warteg di kawasan Prapanca Raya. Dia mengemukakan minimal dibutuhkan modal Rp800 ribu per hari sebagai belanja dengan sajian hingga 15-an menu di warteg ini. Sehari hanya mampu meraih untung bersih tak lebih dari Rp50 ribu-an. Hal ini lantaran ia memberi kelonggaran ngutang bagi sebagian pelanggan.
Protes serupa juga dilontarkan sejumlah pemilik warteg lainnya. Seperti penuturan Kusnadi, 42, pemilik warteg di Kebayoran Lama. Menurutnya, pajak yang akan dijerat ke pemilik warteg sebagai tidak tepat sasaran dan harus dibatalkan.
“Lagipula seharusnya pemerintah membina usaha warteg dan kelas Kaki-5 lainnya seperti bantuan permodalan, lokasi usaha yang layak hingga pemasaran,” tuturnya.
SINGKIRKAN DULU
Pernyataan keras juga datang dari Ridho Kamaludin, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta. Dia menegaskan wacana pajak bagi restoran Kaki-5 harus disingkirkan dulu. “Perbaiki dulu sistim yang ada. Misalnya masalah sistim pajak online di seluruh wajib pajak sektor restoran,” ujarnya.
Wacana pemberlakuan pajak itu dikemukakan Arif Soesilo, Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Menurut Arif, potensi pajak pada warung atau restoran Kaki-5 tersebut sangat besar. Tapi, katanya, penerapannya harus melalui kajian matang dengan pendataan yang akurat. (rachmi/john/ak/aw)
Ketua Umum Koperasi Warung tegal (Kowarteg) Sastoro menegaskan wacana itu bagian dari kalapnya pemprov dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Cuma penjajah atau kompeni yang punya ide begitu,” cetusnya kepada Pos Kota, Selasa (30/11).
Dia menegaskan pengenaan pajak makanan tersebut menjadi badai besar dalam usaha Warteg, yang sekarang ini lesu darah akibat melonjaknya harga bahan makanan. Pendapatan tak mampu mengejar biaya.
“Uang sewa kontrakan naik, harga-harga makanan naik sampai 50 persen, modal musti ditambah. Padahal harga makanan diusahakan tidak naik, karena memang Warteg memegang teguh prinsip menyajikan makanan enak, banyak, sehat dan murah. Makan Rp5.000 kenyang. Sekarang ini, satu warung dapat Rp200.000 sehari aja udah bagus,” cetusnya.
Karena itu, bila pajak diberlakukan maka semakin besar biaya yang harus ditanggung Warteg. “Semakin cepat saja 35.000 Warteg di Jabodetabek bangkrut. Artinya juga mengancam 175.000 orang yang menggantungkan nasibnya di usaha Warteg. Itu dengan asumsi Warteg menghidupkan 5 orang, termasuk pemilik dan yang bekerja,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan bangkrutnya Warteg bisa berakibat fatal bagi perekonomian Jabodetabek. “Kalau Warteg tutup kemana coba mau cari makanan murah? Pekerja dan pegawai bisa kelimpungan nambah pengeluaran uang makan. Akibat lanjutnya, perusahaan juga harus memperbesar insentif uang makan,” tuturnya.
UNTUNG RP50.000
Lesunya usaha juga dikemukakan Awang, 30, pemilik warteg di kawasan Prapanca Raya. Dia mengemukakan minimal dibutuhkan modal Rp800 ribu per hari sebagai belanja dengan sajian hingga 15-an menu di warteg ini. Sehari hanya mampu meraih untung bersih tak lebih dari Rp50 ribu-an. Hal ini lantaran ia memberi kelonggaran ngutang bagi sebagian pelanggan.
Protes serupa juga dilontarkan sejumlah pemilik warteg lainnya. Seperti penuturan Kusnadi, 42, pemilik warteg di Kebayoran Lama. Menurutnya, pajak yang akan dijerat ke pemilik warteg sebagai tidak tepat sasaran dan harus dibatalkan.
“Lagipula seharusnya pemerintah membina usaha warteg dan kelas Kaki-5 lainnya seperti bantuan permodalan, lokasi usaha yang layak hingga pemasaran,” tuturnya.
SINGKIRKAN DULU
Pernyataan keras juga datang dari Ridho Kamaludin, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta. Dia menegaskan wacana pajak bagi restoran Kaki-5 harus disingkirkan dulu. “Perbaiki dulu sistim yang ada. Misalnya masalah sistim pajak online di seluruh wajib pajak sektor restoran,” ujarnya.
Wacana pemberlakuan pajak itu dikemukakan Arif Soesilo, Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Menurut Arif, potensi pajak pada warung atau restoran Kaki-5 tersebut sangat besar. Tapi, katanya, penerapannya harus melalui kajian matang dengan pendataan yang akurat. (rachmi/john/ak/aw)
Kamis, 06 Januari 2011
Kenaikan Harga BBM
Bahan bakar minyak adalah salah satu barang kebutuhan penting masyarakat. Terutama sebagai penunjang sektor transportasi, urat nadi kehidupan masyarakat dengan mobilisasi tinggi. Tidak hanya mereka yang kerja kantoran, para supir bahkan bagi para pelajar dan mahasiswa, BBM adalah salah satu kebutuhan tiap bulan yang menghabiskan uang yang tidak sedikit.
Mungkin kita tidak akan memikirkan bagaimana BBM ini didistribusikan atau apa pengaruhnya terhadap anggaran pembelanjaan Negara. Tapi di tataran pimpinan bangsa, BBM adalah masalah yang tidak remeh. Indonesia yang kita kenal sebagai Negara penghasil minyak, sekarang tidak lagi mengekspor minyak malah mengimpor minyak. Ternyata subsidi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk BBM mencapai 250 triliun rupiah, dan justru ini banyak dinikmati oeh orang-orang kaya. Jadi bias dilihat, banyak sekali masalah meliputi kebijakan mengenai BBM.
Gelombang Demonstrasi
Gelombang demonstrasi di sejumlah daerah merebak satu bulan terakhir. Terutama dilakukan oleh para mahasiswa dan sejumlah masyarakat. Umumnya mereka mengusung pendapat untuk menolak harga BBM. Bagi mereka, kenaikan harga BBM adalah kebijakan tidak populis dari pemerintah yang dapat menyengsarakan masyarakat.
Akan selalu ada efek domino dari setiap kebijakan pemerintah terutama kenaikan harga BBM ini. Bagaimana tidak karena dapat dipastikan harga BBM yang naik akan diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga di pedagang retail umumnya disebabkan oleh kenaikan tarif transportasi distribusi barang dari pedagang yang lebih besar ke yang lebih kecil. Dan tentu rakyatlah yang menanggung akibatnya.
Tidak semua gelombang demonstrasi itu berakhir damai. Tidak jarang demo disertai aksi anarkis, bentrok atau saling dorong dengan polisi bahkan ada yang bentrok sesama pendemo, seperti demo kontra kenaikan BBM oleh mahasiswa di Banyuwangi kemarin. Demonstrasi yang bertujuan baik dan demi kemaslahatan rakyat, hendaknya tidak menghalangi atau mengganggu kepentingan umum. Demonstrasi juga jangan tidak ditunggangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu dari golongan tertentu. Demonstrasi hendaknya damai dan solutif.
Bantuan Langsung Tunai
Ini salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Teringat ada seorang elite pemerintah yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ditujukan untuk menyelamatkan rakyat miskin, mungkin dengan kebijakan ini salah satunya. Setelah beberapa tahun yang lalu juga pernah melakukan Program Bantuan Langsung Tunai ini, sepertinya pemerintah punya motode atau teknis penyaluran baru, sebagai hasil evaluasi program yang lalu. Walaupun demikian, tidak semua elite politik sependapat dengan kebijakan peerintah ini.
Bagi masyarakat miskin, bisa makan, minum dan kebutuhan lahiriahnya terpenuhi setiap hari sudah cukup. Dan banyak yang berpendapat bantuan tunai langsung itu berguna. Masalahnya mereka menganggapnya percuma. Karena dari besaran uang yang dijanjikan ada yang dipangkas lagi oleh pihak eksekutif daerahnya dengan beberapa dalih seperti untuk pemerata bagi warga miskin yang tidak terdaftar dan lain-lain. Tanpa suudzan dengan pihak pemerintah daerah tersebut, adalah kebijakan baik untuk mengadakan transparansi keuangan dalam penyaluran BLT kepada masyarakat agar mengurangi potensi korupsi dan rakyat tidak terus dibohongi dan dibodohi.
Penimbunan BBM
Reaksi umum rakyat dalam menanggapi kenaikan BBM adalah panik dan mulai menimbun BBM mulai dari jumlah yang relatif sedikit maupun dalam jumlah banyak. Penimbunan dalam jumlah besar adalah reaksi yang berlebihan. Di beberapa daerah, kecurangan dengan menimbun BBM kemudian nantinya dijual saat BBM naik kemudian mendapat keuntungan di tengah kesulitan adalah perbuatan dzalim dan berlebih-lebihan.
Sepanjang tahun ini saja sudah ada 145 kasus penyelewengan BBM (SIGI SCTV). Mulai kencing BBM dari tangki pengangkut hingga praktik pengoplosan. Bentuk-bentuk kecurangan ini biasa terjadi ketika ada selisih harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan BBM dengan harga pasar dunia.
Seperti Makan Buah Simalakama
Boleh dikatakan, keputusan untuk menaikkan harga BBM bak buah simalakama. Dibatalkan, keuangan negara terkuras karena subsidi BBM membengkak hingga Rp 250 triliun atau hampir 10 kali lipat anggaran pendidikan. Celakanya, jika harga BBM jadi dinaikkan, rakyat menjerit karena beban ekonomi kian berat. Mudah ditebak, kenaikan harga BBM senantiasa berdampak pada kenaikan harga pangan dan transportasi.
Asal, Alasan dan Solusi
Salah satu faktor penyebab kenaikan harga BBM adalah ketergantungan negara terhadap impor minyak. Kualitas minyak Indonesia sangat baik, dijual dengan harga tinggi pun, selisihnya keuntungannya sering digunakan untuk membeli minyak impor yang lebih banyak. Sedangkan harga minyak dunia tinggi. Hal ini akan semakin mencekik subsidi BBM. Sehingga dapat dikatakan kenaikan BBM ini nyaris tidak bisa dipungkiri melihat kondisi yang ada.
Bahan bakar fosil adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan jumlah kendaraan yang butuh sarapan BBM tiap harinya tidak pernah berkurang. Dapat dipastikan persediaan deposit minyak bumi akan terus berkurang. Persediaan yang terus berkurang tentu akan diikuti kenaikan harga. Dan bisa jadi suatu saat harga minyak lebih tinggi dari barang mewah lain karena kelangkaannya.
Bahan bakar alternatif. Solusi yang cukup cerdas untuk menanggapi harga minyak dunia yang sepertinya terus akan merangkak naik. Bahan bakar alternatif umumnya berasal dari bahan organik yang dapat diperbaharui. Sehingga produksinya dapat diupayakan di daerah-daerah minus di Indonesia untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan produksi guna pemenuhan kebutuhan nasional. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah trade off antara bahan baku dari bahan bakar alternatif tersebut dengan bahan makanan. Umumnya bahan makanan dapat dijadikan bahan baku bahan bakar alternatif dan dapat diselesaikan dengan pemilahan hasil produksi secara proporsional dan pengendalian harga pasar.
Hemat Energi. Ini upaya yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Matikan lampu yang tidak diperlukan. Mengurangi mobilisasi dalam atau luar kota yang tidak penting. Masih banyak cara lain untuk penghematan energi.
Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi. Negara-negara maju sudah mulai mengembangkan mobil-mobil berbahan bakar non-BBM. Kendaraan itu ada yang mendapat energi dari baterai listrik, solar cell dan lain-lain. Teknologi-teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, hemat energi dan ramah lingkungan.
Harga BBM Boleh Naik Asal ….
Rakyat harus diberikan kompensasi untuk kebijakan kenaikan harga BBM ini. Selain Bantuan Langsung Tunai, pemerintah dapat mengalihkannya ke pos-pos anggaran yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Harga BBM boleh naik, asal ada perbaikan sekolah-sekolah yang nyaris roboh di beberapa daerah. Harga BBM boleh naik, asal rakyat diberikan pendidikan gratis sampai sekolah menengah atas. Harga BBM boleh naik, asal pemerintah mulai membuka sektor formal dan informal bagi masyarakat agar dapat bekerja di usia produktif mereka baik melalui pembukaan lapangan kerja padat karya maupun pemberian modal kerja. Kita nantikan saja kebijakan apa lagi yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya menyejahterakan rakyatnya.
Mungkin kita tidak akan memikirkan bagaimana BBM ini didistribusikan atau apa pengaruhnya terhadap anggaran pembelanjaan Negara. Tapi di tataran pimpinan bangsa, BBM adalah masalah yang tidak remeh. Indonesia yang kita kenal sebagai Negara penghasil minyak, sekarang tidak lagi mengekspor minyak malah mengimpor minyak. Ternyata subsidi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk BBM mencapai 250 triliun rupiah, dan justru ini banyak dinikmati oeh orang-orang kaya. Jadi bias dilihat, banyak sekali masalah meliputi kebijakan mengenai BBM.
Gelombang Demonstrasi
Gelombang demonstrasi di sejumlah daerah merebak satu bulan terakhir. Terutama dilakukan oleh para mahasiswa dan sejumlah masyarakat. Umumnya mereka mengusung pendapat untuk menolak harga BBM. Bagi mereka, kenaikan harga BBM adalah kebijakan tidak populis dari pemerintah yang dapat menyengsarakan masyarakat.
Akan selalu ada efek domino dari setiap kebijakan pemerintah terutama kenaikan harga BBM ini. Bagaimana tidak karena dapat dipastikan harga BBM yang naik akan diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga di pedagang retail umumnya disebabkan oleh kenaikan tarif transportasi distribusi barang dari pedagang yang lebih besar ke yang lebih kecil. Dan tentu rakyatlah yang menanggung akibatnya.
Tidak semua gelombang demonstrasi itu berakhir damai. Tidak jarang demo disertai aksi anarkis, bentrok atau saling dorong dengan polisi bahkan ada yang bentrok sesama pendemo, seperti demo kontra kenaikan BBM oleh mahasiswa di Banyuwangi kemarin. Demonstrasi yang bertujuan baik dan demi kemaslahatan rakyat, hendaknya tidak menghalangi atau mengganggu kepentingan umum. Demonstrasi juga jangan tidak ditunggangi kepentingan politik pihak-pihak tertentu dari golongan tertentu. Demonstrasi hendaknya damai dan solutif.
Bantuan Langsung Tunai
Ini salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan kompensasi dari kenaikan harga BBM. Teringat ada seorang elite pemerintah yang mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ditujukan untuk menyelamatkan rakyat miskin, mungkin dengan kebijakan ini salah satunya. Setelah beberapa tahun yang lalu juga pernah melakukan Program Bantuan Langsung Tunai ini, sepertinya pemerintah punya motode atau teknis penyaluran baru, sebagai hasil evaluasi program yang lalu. Walaupun demikian, tidak semua elite politik sependapat dengan kebijakan peerintah ini.
Bagi masyarakat miskin, bisa makan, minum dan kebutuhan lahiriahnya terpenuhi setiap hari sudah cukup. Dan banyak yang berpendapat bantuan tunai langsung itu berguna. Masalahnya mereka menganggapnya percuma. Karena dari besaran uang yang dijanjikan ada yang dipangkas lagi oleh pihak eksekutif daerahnya dengan beberapa dalih seperti untuk pemerata bagi warga miskin yang tidak terdaftar dan lain-lain. Tanpa suudzan dengan pihak pemerintah daerah tersebut, adalah kebijakan baik untuk mengadakan transparansi keuangan dalam penyaluran BLT kepada masyarakat agar mengurangi potensi korupsi dan rakyat tidak terus dibohongi dan dibodohi.
Penimbunan BBM
Reaksi umum rakyat dalam menanggapi kenaikan BBM adalah panik dan mulai menimbun BBM mulai dari jumlah yang relatif sedikit maupun dalam jumlah banyak. Penimbunan dalam jumlah besar adalah reaksi yang berlebihan. Di beberapa daerah, kecurangan dengan menimbun BBM kemudian nantinya dijual saat BBM naik kemudian mendapat keuntungan di tengah kesulitan adalah perbuatan dzalim dan berlebih-lebihan.
Sepanjang tahun ini saja sudah ada 145 kasus penyelewengan BBM (SIGI SCTV). Mulai kencing BBM dari tangki pengangkut hingga praktik pengoplosan. Bentuk-bentuk kecurangan ini biasa terjadi ketika ada selisih harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan BBM dengan harga pasar dunia.
Seperti Makan Buah Simalakama
Boleh dikatakan, keputusan untuk menaikkan harga BBM bak buah simalakama. Dibatalkan, keuangan negara terkuras karena subsidi BBM membengkak hingga Rp 250 triliun atau hampir 10 kali lipat anggaran pendidikan. Celakanya, jika harga BBM jadi dinaikkan, rakyat menjerit karena beban ekonomi kian berat. Mudah ditebak, kenaikan harga BBM senantiasa berdampak pada kenaikan harga pangan dan transportasi.
Asal, Alasan dan Solusi
Salah satu faktor penyebab kenaikan harga BBM adalah ketergantungan negara terhadap impor minyak. Kualitas minyak Indonesia sangat baik, dijual dengan harga tinggi pun, selisihnya keuntungannya sering digunakan untuk membeli minyak impor yang lebih banyak. Sedangkan harga minyak dunia tinggi. Hal ini akan semakin mencekik subsidi BBM. Sehingga dapat dikatakan kenaikan BBM ini nyaris tidak bisa dipungkiri melihat kondisi yang ada.
Bahan bakar fosil adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan jumlah kendaraan yang butuh sarapan BBM tiap harinya tidak pernah berkurang. Dapat dipastikan persediaan deposit minyak bumi akan terus berkurang. Persediaan yang terus berkurang tentu akan diikuti kenaikan harga. Dan bisa jadi suatu saat harga minyak lebih tinggi dari barang mewah lain karena kelangkaannya.
Bahan bakar alternatif. Solusi yang cukup cerdas untuk menanggapi harga minyak dunia yang sepertinya terus akan merangkak naik. Bahan bakar alternatif umumnya berasal dari bahan organik yang dapat diperbaharui. Sehingga produksinya dapat diupayakan di daerah-daerah minus di Indonesia untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan produksi guna pemenuhan kebutuhan nasional. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah trade off antara bahan baku dari bahan bakar alternatif tersebut dengan bahan makanan. Umumnya bahan makanan dapat dijadikan bahan baku bahan bakar alternatif dan dapat diselesaikan dengan pemilahan hasil produksi secara proporsional dan pengendalian harga pasar.
Hemat Energi. Ini upaya yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Matikan lampu yang tidak diperlukan. Mengurangi mobilisasi dalam atau luar kota yang tidak penting. Masih banyak cara lain untuk penghematan energi.
Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi. Negara-negara maju sudah mulai mengembangkan mobil-mobil berbahan bakar non-BBM. Kendaraan itu ada yang mendapat energi dari baterai listrik, solar cell dan lain-lain. Teknologi-teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, hemat energi dan ramah lingkungan.
Harga BBM Boleh Naik Asal ….
Rakyat harus diberikan kompensasi untuk kebijakan kenaikan harga BBM ini. Selain Bantuan Langsung Tunai, pemerintah dapat mengalihkannya ke pos-pos anggaran yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Harga BBM boleh naik, asal ada perbaikan sekolah-sekolah yang nyaris roboh di beberapa daerah. Harga BBM boleh naik, asal rakyat diberikan pendidikan gratis sampai sekolah menengah atas. Harga BBM boleh naik, asal pemerintah mulai membuka sektor formal dan informal bagi masyarakat agar dapat bekerja di usia produktif mereka baik melalui pembukaan lapangan kerja padat karya maupun pemberian modal kerja. Kita nantikan saja kebijakan apa lagi yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya menyejahterakan rakyatnya.
PSSI Yang Terbelakang Posted on December 29, 2010 by ekkyrezky
Sebenarnya, saya kasihan dengan PSSI. Bukan hanya karena memiliki pemimpin yang dikenal sebagai koruptor. Juga bukan hanya karena mereka terus menjadi sasaran hujatan masyarakat pecinta sepakbola Indonesia. Satu alasan yang membuat saya semakin merasa kasihan dengan PSSI adalah: kenyataan bahwa asosiasi sepakbola yang diakui oleh FIFA ini ternyata terbelakang.
Keterbelakangan PSSI ini sangat terlihat ketika panitia lokal yang mereka bentuk ternyata tidak mampu mengurusi penjualan tiket Piala AFF nan tersohor itu. Satu hal yang selalu saya pertanyakan, mengapa sistem penjualan tiket secara online tidak pernah dicoba dimaksimalkan? Seperti yang kita ketahui, dunia online dewasa ini sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat Indonesia. September 2010 lalu bahkan diketahui bahwa pengguna Facebook di Indonesia menembus peringkat tiga besar dunia, di bawah Amerika Serikat dan Inggris. Tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan penjualan tiket secara online dalam gelaran Piala AFF yang menyedot perhatian seluruh negeri. Tetapi, ketua panitia lokal Piala AFF 2010 yang juga merupakan CEO Badan Liga Indonesia, Joko Driyono berpendapat lain. “Sistem pembelian tiket melalui online memang belum populer di masyarakat. Penjualan terbesar kemungkinan masih didapat dari penjualan langsung lewat loket-loket yang sudah disediakan,”(Vivanews.com, 1 Desember 2010). Kasihan. Mungkin orang yang lama menjadi antek Nurdin Halid ini tidak mengetahui realitas di masyarakat saat ini.
Sistem ticketing online belum terlalu populer? Mari kita berkaca pada event jenis lain yang juga menyedot banyak orang. Musik. Event musik di Indonesia, Jakarta utamanya, semakin banyak. Seiring dengan hal itu, sistem ticketing online makin tumbuh dan berkembang. Sebut saja gelaran akbar Java Jazz Festival. Event jazz kelas dunia ini selalu menyediakan penjualan online, bahkan sejak sekitar enam bulan sebelum acara atau yang dikenal dengan early bird. Lalu mari berkaca pada apa yang dilakukan oleh JavaMusikindo. Salah satu promotor musik besar di tanah air ini juga selalu menyediakan sistem online, bahkan memaksimalkannya. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan “ticketbox online” seperti Raja Karcis (www.rajakarcis.com) atau situs lain yang juga menyediakan layanan online ticketing seperti Jakarta Concerts (www.jakartaconcerts.com).
Satu hal yang perlu dicatat, event musik yang dibuat oleh JavaMusikindo biasanya hanya menampung penonton sekitar 5000 hingga 7000 orang. Nah, jika sebuah event musik yang hanya menampung sekitar 7000 orang saja membutuhkan sistem online yang jelas-jelas lebih ringkas, hemat, dan teratur, kenapa PSSI dan LOC yang menggelar event yang melibatkan sekitar 76.871 penonton (mengacu pada jumlah tiket yang dijual untuk babak final) tidak mau memaksimalkan sistem penjualan tiket secara online?
Ya, mereka memang bekerja sama dengan ticketsas.com yang berasal dari MALAYSIA untuk melakukan penjualan tiket online, tetapi dua hal yang harus dicatat mengapa sistem ini tak terlalu ramai digunakan. Pertama, ketidakjelasan informasi dan juga kurangnya sosialisasi. Jujur saja, saya tak banyak membaca penjelasan mengenai bagaimana caranya untuk membeli tiket online di ticketsas.com. Bahkan banyak orang yang saya tanya tidak mengetahui jika tiket bisa dibeli secara online. Kedua, kenyataan bahwa pembelian di ticketsas.com itu menggunakan kartu kredit. Tidak semua orang memiliki kartu kredit, entah karena enggan atau karena memang tidak mampu untuk mengajukan syarat pembuatannya. Mereka tidak menyediakan sistem pembayaran melalui ATM, yang lebih friendly dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi, bagaimana mau memaksimalkannya jika terhalang seperti itu?
LOC juga memang bekerja sama dengan Raja Karcis, tetapi instruksi yang diberikan sejak pertandingan pertama melawan Malaysia 1 Desember yang lalu, Raja Karcis juga harus menjual secara offline, manual langsung di kantornya. Ketika ditanyakan lewat twitter @rajakarcis, kabarnya panitia lokal tidak terlalu percaya dengan sistem online yang diterapkan oleh Raja Karcis. Panitia lokal bahkan menghentikan kerja sama dengan Raja Karcis mulai gelaran Final. Hal tersebut diketahui dan diumumkan secara resmi oleh twitter @rajakarcis. Dengan pengalaman ricuh ketika menjual semifinal leg kedua kemarin, panitia lokal malah menghentikan kerja sama dengan rekanan yang sebenarnya membantu mengurangi kemungkinan kericuhan di loket Gelora Bung Karno. Mereka memilih menjual sendiri secara manual di loket-loket di Senayan dan hanya menjual secara online tiket-tiket VVIP dan VIP. Mungkinkah mereka berpikir yang bisa melakukan pembelian secara online hanya golongan atas, yang relatif mampu membeli tiket dengan harga VIP? Betapa pintarnya panitia lokal bentukan PSSI ini!
Tambahan lagi, yang mungkin membuat Anda akan semakin yakin betapa terbelakangnya PSSI dan panitia lokal: mereka menghitung semua hasil penjualan tiket tersebut secara manual, yang ternyata menyebabkan mengapa loket di GBK tutup saat Sabtu lalu, yaitu saat menjelang laga Indonesia vs Filipina leg kedua. Joko Driyono bahkan mengatakan, “Jika kami mendapatkan jaringan LAN (Local Area Network) tentunya proses itu tidak akan memakan waktu lebih lama,”
Keterbelakangan PSSI ini sangat terlihat ketika panitia lokal yang mereka bentuk ternyata tidak mampu mengurusi penjualan tiket Piala AFF nan tersohor itu. Satu hal yang selalu saya pertanyakan, mengapa sistem penjualan tiket secara online tidak pernah dicoba dimaksimalkan? Seperti yang kita ketahui, dunia online dewasa ini sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat Indonesia. September 2010 lalu bahkan diketahui bahwa pengguna Facebook di Indonesia menembus peringkat tiga besar dunia, di bawah Amerika Serikat dan Inggris. Tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan penjualan tiket secara online dalam gelaran Piala AFF yang menyedot perhatian seluruh negeri. Tetapi, ketua panitia lokal Piala AFF 2010 yang juga merupakan CEO Badan Liga Indonesia, Joko Driyono berpendapat lain. “Sistem pembelian tiket melalui online memang belum populer di masyarakat. Penjualan terbesar kemungkinan masih didapat dari penjualan langsung lewat loket-loket yang sudah disediakan,”(Vivanews.com, 1 Desember 2010). Kasihan. Mungkin orang yang lama menjadi antek Nurdin Halid ini tidak mengetahui realitas di masyarakat saat ini.
Sistem ticketing online belum terlalu populer? Mari kita berkaca pada event jenis lain yang juga menyedot banyak orang. Musik. Event musik di Indonesia, Jakarta utamanya, semakin banyak. Seiring dengan hal itu, sistem ticketing online makin tumbuh dan berkembang. Sebut saja gelaran akbar Java Jazz Festival. Event jazz kelas dunia ini selalu menyediakan penjualan online, bahkan sejak sekitar enam bulan sebelum acara atau yang dikenal dengan early bird. Lalu mari berkaca pada apa yang dilakukan oleh JavaMusikindo. Salah satu promotor musik besar di tanah air ini juga selalu menyediakan sistem online, bahkan memaksimalkannya. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan “ticketbox online” seperti Raja Karcis (www.rajakarcis.com) atau situs lain yang juga menyediakan layanan online ticketing seperti Jakarta Concerts (www.jakartaconcerts.com).
Satu hal yang perlu dicatat, event musik yang dibuat oleh JavaMusikindo biasanya hanya menampung penonton sekitar 5000 hingga 7000 orang. Nah, jika sebuah event musik yang hanya menampung sekitar 7000 orang saja membutuhkan sistem online yang jelas-jelas lebih ringkas, hemat, dan teratur, kenapa PSSI dan LOC yang menggelar event yang melibatkan sekitar 76.871 penonton (mengacu pada jumlah tiket yang dijual untuk babak final) tidak mau memaksimalkan sistem penjualan tiket secara online?
Ya, mereka memang bekerja sama dengan ticketsas.com yang berasal dari MALAYSIA untuk melakukan penjualan tiket online, tetapi dua hal yang harus dicatat mengapa sistem ini tak terlalu ramai digunakan. Pertama, ketidakjelasan informasi dan juga kurangnya sosialisasi. Jujur saja, saya tak banyak membaca penjelasan mengenai bagaimana caranya untuk membeli tiket online di ticketsas.com. Bahkan banyak orang yang saya tanya tidak mengetahui jika tiket bisa dibeli secara online. Kedua, kenyataan bahwa pembelian di ticketsas.com itu menggunakan kartu kredit. Tidak semua orang memiliki kartu kredit, entah karena enggan atau karena memang tidak mampu untuk mengajukan syarat pembuatannya. Mereka tidak menyediakan sistem pembayaran melalui ATM, yang lebih friendly dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi, bagaimana mau memaksimalkannya jika terhalang seperti itu?
LOC juga memang bekerja sama dengan Raja Karcis, tetapi instruksi yang diberikan sejak pertandingan pertama melawan Malaysia 1 Desember yang lalu, Raja Karcis juga harus menjual secara offline, manual langsung di kantornya. Ketika ditanyakan lewat twitter @rajakarcis, kabarnya panitia lokal tidak terlalu percaya dengan sistem online yang diterapkan oleh Raja Karcis. Panitia lokal bahkan menghentikan kerja sama dengan Raja Karcis mulai gelaran Final. Hal tersebut diketahui dan diumumkan secara resmi oleh twitter @rajakarcis. Dengan pengalaman ricuh ketika menjual semifinal leg kedua kemarin, panitia lokal malah menghentikan kerja sama dengan rekanan yang sebenarnya membantu mengurangi kemungkinan kericuhan di loket Gelora Bung Karno. Mereka memilih menjual sendiri secara manual di loket-loket di Senayan dan hanya menjual secara online tiket-tiket VVIP dan VIP. Mungkinkah mereka berpikir yang bisa melakukan pembelian secara online hanya golongan atas, yang relatif mampu membeli tiket dengan harga VIP? Betapa pintarnya panitia lokal bentukan PSSI ini!
Tambahan lagi, yang mungkin membuat Anda akan semakin yakin betapa terbelakangnya PSSI dan panitia lokal: mereka menghitung semua hasil penjualan tiket tersebut secara manual, yang ternyata menyebabkan mengapa loket di GBK tutup saat Sabtu lalu, yaitu saat menjelang laga Indonesia vs Filipina leg kedua. Joko Driyono bahkan mengatakan, “Jika kami mendapatkan jaringan LAN (Local Area Network) tentunya proses itu tidak akan memakan waktu lebih lama,”
MAFIA PAJAK
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (wikipedia). Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo menjelaskan bahwa total realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama tahun 2009 mencapai Rp 565,77 triliun atau sebesar 97,99 persen dari target. Pada tahun 2009, pertumbuhan penerimaan pajak melambat menjadi 4,38 persen karena dampak krisis keuangan global setelah pada 5 tahun sebelumnya penerimaan pajak selalu naik.
Layaknya pepatah “ada gula ada semut”, maka penerimaan pajak juga merupakan lahan subur terjadinya penyimpangan (korupsi). Kwik Kian Gie dan Faisal Basri sempat menyebut angka sebesar Rp 140 triliun dan Rp 40 triliun untuk pajak yang hilang dikorupsi. Namun belum ada penelitian yang akurat yang bisa menggambarkan potensi korupsi dalam penerimaan pajak.
Modus-modus operandi dari Mafia Pajak sudah banyak ditulis. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
Pola-pola korupsi pajak
Korupsi pajak oleh J. Danang Widoyoko (koordinator ICW
Dalam tulisan ini, saya ingin memfokuskan pada strategi untuk memberantas mafia pajak terutama terkait pemeriksaan lapangan yang dilakukan aparat Dirjen Pajak (fiskus) atas Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan Wajib Pajak.
Sebagaimana kita ketahui wewenang Dirjen Pajak sangat tinggi. Mereka yang menentukan potensi penerimaan pajak dan sekaligus yang bertugas merealisasikannya. Mereka yang melakukan pemeriksaan pajak dan sekaligus mengadilinya. Mereka yang “berhak” menafsirkan bunyi UU Pajak (KUP, PPh, PPN) dan jika Wajib Pajak tidak setuju dengan perhitungan/penafsiran tersebut (Surat Ketetapan Pajak), maka wajib pajak dipersilahkan mengikuti proses selanjutnya (keberatan, banding, dst) dengan catatan telah menyetor minimal 50% dari Nilai SKP.
Sebagaimana halnya Bea Cukai, Dirjen Pajak idealnya juga diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum, khususnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bekerjasama dengan KPK. Remunerasi bagi pegawai Dirjen Pajak merupakan konsekuensi logis atas strategi Stick and Carrot. Jika penghasilan (carrot) sudah dipenuhi secara manusiawi (bisa hidup gagah), maka penegakan hukum (stick) juga wajib dilakukan secara tegas dan konsisten.
Jauh sebelum adanya reformasi birokrasi di Depkeu, aparat Dirjen Pajak sering terlihat terlalu mencolok dalam gaya hidupnya (life style), sehingga sering menimbulkan kecemburuan dan sikap curiga kepada mereka. Berapa gaji mereka sampai punya rumah sebegitu indah, mobil sebegitu mewah, dan pola hidup yang jauh dari sederhana. Oleh karena itu, perhatian aparat penegak hukum untuk memperhatikan dugaan adanya mafia pajak menjadi sangat penting karena hal tersebut juga merupakan “tuntutan” masyarakat. Bagi aparat Dirjen Pajak sendiri merupakan pembuktian bahwa tidak semua aparat Dirjen Pajak terlibat dalam mafia pajak atau bahkan tidak ada yang disebut dengan mafia pajak itu.
Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala untuk melakukan penindakan hukum secara tegas kepada aparat Dirjen Pajak.
Pertama, selama ini ada kecenderungan Dirjen Pajak berlindung dibalik Pasal 34 KUP, ketika BPK, Itjen Depkeu (IBI), atau aparat penegak hukum mencoba melakukan penelitian awal atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi ini menyebabkan aparat sulit mencari bukti awal sebagai persyaratan untuk melakukan penyelidikan/ penyidikan.
Kedua, selama ini terdapat hubungan yang bersifat saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara Fiskus dengan Wajib Pajak. Tentu saja yang dimaksud Fiskus dan Wajib Pajak di sini adalah oknum (tidak bisa digeneralisasi bahwa semua atau sebagian besar Fiskus dan Wajib Pajak melakukan hal yang sama. Tulisan kisah seorang pemeriksa pajak di sini mungkin bisa menjadi referensi). Sebagian besar wajib pajak lebih suka membayar “pajak” kepada Fiskus dibandingkan langsung ke negara. Artinya, sejumlah kecil kewajiban pajaknya dibayarkan ke negara, sedangkan sebagian yang lain dibayarkan ke “Fiskus”, dengan asumsi Wajib Pajak masih bisa menghemat pajak yang “sebenarnya” terutang ke negara. Sebagai businessman, wajib pajak cenderung menghindari konfrontasi dengan Fiskus karena sejarah menunjukkan bahwa dengan bermain aman bersama Fiskus, maka usaha mereka akan “dijamin aman” dari urusan-urusan pajak yang rumit.
Ketiga, selayaknya markus (makelar kasus) di peradilan yang banyak diperankan pengacara, maka dalam konteks mafia pajak, yang bertindak sebagai perantara antara Fiskus dan Wajib Pajak adalah konsultan pajak. Di beberapa wajib pajak yang masih “culun” sering ditemui fee untuk konsultan pajak yang tidak wajar (jumlah/nilainya). Fee inilah yang biasanya digunakan untuk “bermain” dengan Fiskus. Mekanisme suap secara tidak langsung seperti ini memang menyulitkan dalam proses pembuktian di pengadilan.
Keempat, sebagian besar Fiskus punya background sebagai akuntan/ sarjana hukum. Oleh karena itu, mereka sangat lihai bermain-main dalam mafia pajak dan bagaimana menyembunyikan harta hasil kekayaannya.
Lalu, apa dan bagaimana strategi pemberantasan mafia pajak yang bisa menimbulkan efek jera kepada para pelakunya? Dalam tulisan ini, saya mencoba memberi usulan kepada pihak yang berwenang untuk menempuh cara-cara luar biasa dalam memberantas mafia pajak yang sudah mengakar, bahkan setelah reformasi depkeu dijalankan.
Reputasi KPK yang cukup dipercaya masyarakat plus Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan presiden, tekad Dirjen Pajak untuk melakukan reformasi birokrasi, dan dukungan Kadin dalam pemberantasan korupsi harus benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Teknisnya ada semacam kesepakatan bersama antara KPK-Dirjen Pajak-Kadin-Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memberantas Mafia Perpajakan.
Dalam hal ini, ada semacam kesepakatan/MOU antara KPK-Dirjen Pajak-Kadin-Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang Pakta Anti Suap yang isinya antara lain adalah:
1. Seruan kepada para pengusaha untuk menolak memberikan suap kepada aparat Pajak. Dalam kondisi tertentu, KPK (dengan proses undercover dengan memanfaatkan aparat intelijennya) akan mendampingi pengusaha yang sedang diperas oleh aparat Pajak (wilayah DKI Jakarta sebagai pilot project). Strategi ini ditujukan untuk menangkap basah aparat Pajak yang nakal;
2. Bekerjasama dengan Dirjen Pajak untuk menangkap pengusaha yang mencoba menyuap aparat pajak. Teknisnya adalah secara formal KPK mengirim pegawainya sebagai tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk menghindari tingkat kebocoran, tenaga ahli tersebut harus diperlakukan sebagai pegawai baru atau merupakan pegawai pindahan. Atau bisa saja, KPK/Satgas Pemberantasan Mafia Hukum merekrut secara informal mengangkat pegawai Dirjen Pajak sebagai agen KPK (status kepegawaian tetap pegawai Pajak tetapi secara informal KPK menggaji mereka (strategi undercover). Merekalah yang menjadi mata telinga KPK/ Satgas untuk memberantas Mafia Pajak.
3. Membuka saluran khusus (hot line atau semacam online monitoring system khusus mafia pajak) untuk menampung informasi dari masyarakat terkait mafia pajak.
Di samping langkah-langkah di atas, KPK/ Satgas harus pro aktif mengkampanyekan komitmennya dalam memberantas mafia pajak dengan harapan banyak whistleblower yang memberikan informasi atau minimal bisa mendidik masyarakat untuk lebih aware. Mekanisme perlindungan dan penghargaan kepada whistleblower yang memberikan informasi penting juga perlu dipersiapkan.
Jika ada kemauan, di situ ada jalan …. Selamat Tinggal Mafia Pajak atau kita gagal memanfaatkan momen prioritas program presiden untuk memberantas mafia hukum alias ganyang mafia hukum. Wallahu ‘alam Bish-shaw
Benarkah Mafia Pajak masih ada pasca reformasi birokrasi di Departemen Keuangan (Depkeu)? Jika benar masih ada, apa akar masalah munculnya Mafia Pajak tersebut?
Pada tulisan saya sebelumnya tentang mafia pajak (di sini) dan diskusi dengan beberapa sahabat, reformasi di bawah komando Ibu Sri Mulyani (Menkeu) belum mampu memberantas mafia pajak. Dalam minggu ini kita dihebohkan dengan aliran dana sebesar Rp 25 miliar yang mengalir ke rekening Gayus Tambunan (lulus SMU sekitar tahun 1997 dan PNS di Ditjen Pajak dengan Golongan III/a) , lewat laporan Komjen Susno Duadji kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Sebelumnya, Komjen Susno Duadji juga mengungkap aliran dana sebesar US$500.000 yang mengalir ke rekening Yudi Hermawan (lulus SMU sekitar tahun 1990, PNS Golongan III/c) yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan money laundering.
Kasus lainnya yang masih heboh saat ini adalah kasus Muhammad Misbakhun, eks pegawai pajak yang “banting stir” menjadi pengusaha dan politisi. Melihat latar belakang Bakhun (panggilan akrab Muhamad Misbakhun) yang tergolong dari keluarga miskin dan mantan ajudan Dirjen Pajak semasa hadi Purnomo, membuat publik curiga dengan asal-usul dana yang dipergunakan Bakhun sebagai modal awal dalam bisnisnya hingga akhirnya mencuat kasus L/C “gagal bayar” PT Selalang Prima Internusa milik Misbakhun senilai US$ 22,5 juta yang diterbitkan Bank Century
Di masyarakat sendiri telah berkembang stigma negatif dengan pegawai pajak yang mempunyai “life style” yang tidak sesuai dengan gajinya sebagai pegawai negeri sipil. Sudah menjadi rahasia umum, pegawai Ditjen Pajak mempunyai kekayaan yang mencolok. Namun demikian, sepanjang pengamatan saya, masih banyak pegawai pajak yang punya track record yang baik. Namun kasus-kasus yang dijelaskan di atas yang notabene dilakukan oknum pegawai pajak, ibarat nila setitik yang mampu merusak susu sebelanga. Sejauh ini belum ada penelitian tentang seberapa besar (jumlah) Mafia Pajak ini
Dalam tulisan ini saya mencoba mengungkap akar masalah tumbuh suburnya mafia pajak, meskipun telah ada reformasi birokrasi di Ditjen Pajak-Depkeu. Sedang keberadaan Mafia Pajak tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun sebagai orang di luar sistem, apa yang saya sampaikan ibarat puncak gunung es yang bisa nampak di permukaan. Sisanya semoga bisa dilengkapi kompasianer yang berasal dari Ditjen Pajak atau dari lingkungan Depkeu ataupun pengamat yang mengkonsentrasikan kajiannya dalam masalah perpajakan.
Sebagian besar pegawai Ditjen Pajak diperoleh dari lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Program Diploma Pajak (Prodip Pajak) yang berlokasi di daerah Bintaro Jakarta Selatan. Di sekolah kedinasan milik Depkeu tersebut dikenal sebagai gudangnya lulusan SMU yang brilian. Kebanyakan mahasiswa sekolah kedinasan tersebut berasal dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Bahkan tidak jarang mereka berasal dari keluarga miskin. Sebagai sebuah sekolah kedinasan, mahasiswa tidak dikenakan biaya, bahkan sampai sekitar tahun 1997/1998-an, di samping gratis ketika kuliah, mereka juga mendapatkan gaji sebagai calon pegawai negeri sipil plus buku-buku teks dan buku tulis gratis ataupun pelayanan kesehatan gratis yang disediakan di lingkungan kampus.
Begitu lulus Diploma III, mereka langsung ditempatkan di lingkungan Depkeu, BPKP, BPK, atau instansi pemerintah lainnya, termasuk di Ditjen Pajak. Pada tahun-tahun awal di Ditjen Pajak, banyak lulusan STAN dan Prodip Pajak tersebut masih bisa mempertahankan idealismenya. Sayang akibat pengaruh lingkungan kantor dan iming-iming dari wajib pajak yang menggiurkan, banyak diantaranya yang masuk dalam area Mafia Pajak. Akibatnya, banyak diantara mereka yang sudah mampu membeli rumah di daerah elit, mobil baru, dan berbagai asesoris lainnya yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai PNS. Penduduk di sekitar kampus STAn/ Prodip Pajak sering menjadi saksi bisu perubahan “life style” yang tidak wajar dari pegawai Ditjen Pajak tersebut.
Berdasarkan obrolan dengan pegawai pajak yang masih terjaga idealismenya, lingkungan kantor di Ditjen Pajak sering kurang kondusif. Apalagi sebelum era reformasi birokrasi di Depkeu. Cerita dari seorang pegawai pajak bernama Aris Sarjono (di sini) mungkin bisa menjadi referensi tentang kondisi kantor tersebut. Namun tantangan paling besar sebenarnya adalah godaan dari wajib pajak. Sering wajib pajak punya prinsip bahwa “lebih baik membayar kepada pemeriksa pajak daripada ke negara“. Mengapa demikian?
Bagaimanapun seorang pengusaha (wajib pajak) pasti akan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha/bisnis yang digelutinya. Termasuk dalam kaitannya dengan pajak,mereka berusaha membayar pajak sekecil-kecilnya. Ketika wajib pajak membayar semua kewajibannya ke negara (kas negara), maka tidak ada keuntungan langsung yang diperolehnya. Sebaliknya ketika wajib pajak membayar sebagian kepada pemeriksa (aparat) pajak dan sebagian kecil ke negara, maka keuntungan di depan mata bisa langsung diperolehnya. Pertama, dengan bekerjasama dengan pemeriksa (aparat) pajak, besarnya pajak yang harus disetor ke negara bisa dinegosiasikan (sudah pasti lebih kecil dari kewajiban pajak yang sebenarnya). Kedua, pemeriksa pajak tersebut bisa dijadikan “konsultan pajak” secara informal atau sebagai “informan” terkait masalah perpajakan. Ketiga, urusan pemeriksaan pajak bisa dipersingkat, sehingga prosedur pajak yang sering menempatkan posisi wajib pajak sebagai pihak yang lemah, bisa diatasi. Kondisi inilah yang mendorong pengusaha (wajib pajak) memilih jalan pintas dengan cara “kongkalingkong” dengan aparat pajak.
Sebaliknya, aparat pajak juga mengambil keuntungan dari “godaan” wajib pajak tersebut. Dengan melakukan “kongkalingkong” dengan wajib pajak, mereka memperoleh banyak keuntungan. Pertama, pekerjaan bisa cepat diselesaikan karena wajib pajak cenderung kooperatif dengan aparat pajak yang menjadi teman “kolusinya”. Kedua, mendapatkan “ampau” yang jumlahnya sering menggiurkan (lihat saja kasus Gayus di atas, sebagai seorang PNS di Ditjen Pajak dengan gaji 7-8 juta rupiah, seumur hidup tidak bakalan mempunyai rekening + Rp 25 miliar). Ketiga, mempunyai network yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
Terkait dengan kondisi kantor (masalah internal), reformasi birokrasi ala Depkeu merupakan langkah tepat untuk menyelesaikannya. Reformasi birokrasi telah mampu mengikis sebagian besar penyakit kronis yang disebabkan sistem birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak. Namun akar masalah adanya mafia pajak ini adalah adanya “kerjasama” saling menguntungkan (win-win solution) antara wajib pajak dan aparat pajak. Untuk menyelesaikan akar masalah tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara luar biasa. Lebih jelasnya lihat tulisan saya sebelumnya di sini untuk mengetahui salah satu strategi pemecahannya. Mohon saran-masukannya. Terima kasih
Hari-hari ini, berbagai informasi tentang Gayus, seorang PNS Ditjen Pajak, yang mempunyai rekening Rp 25 miliar menjadi sorotan. Dalam kesempatan sebelumnya saya pernah menulis tentang Mafia Pajak (di sini) dan Balada Gayus dan Mafia Pajak (di sini). Kasus Gayus semakin menguatkan masih kuatnya mafia pajak meskipun reformasi birokrasi di Departemen Keuangan (termasuk Ditjen Pajak) telah dilakukan.
Dalam suatu kesempatan saya sempat ngobrol dengan sopir angkot yang sedang “ngetem” sambil membaca koran. “Wuih, kok ada ya PNS punya uang Rp 25 miliar?” Celetukan saya tersebut langsung disambar sopir angkot tersebut,”Biasa mas, orang pajak memang terkenal tajir-tajir.” “Kok tahu, bang?”, tanya saya memancing. Sambil meletakkan koran yang sedang dibacanya, sang sopir angkot menceritakan kenangannya bersama mahasiswa-mahasiswa yang kelak menjadi pegawai pajak.
Sopir angkot jurusan Ceger-Taman Puring tersebut berasal dari keluarga Betawi yang mempunyai rumah dekat kampus STAN. Ada beberapa mahasiswa STAN yang ngekos di rumahnya. Dia tahu betul kondisi mahasiswa-mahasiswa tersebut. Mereka rata-rata berasal dari luar Jakarta. Kadang dengan wajah lesu mereka meminta maaf belum bisa membayar uang kos. Sering mereka menumpang makan di tempatnya atau ngutang di warteg samping kos-kos-an. Saking lamanya bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut, sang sopir angkot hafal betul kapan mahasiswa tersebut sedang bokek, sedang sibuk menghadapi ujian, ingin minta air dingin dari kulkas, atau ingin meminjam sepeda onthel miliknya untuk berbagai keperluan.
Kondisi berubah 180 derajat kala para mahasiswa tersebut sudah bekerja di berbagai tempat. Yang paling mencolok, kata sang sopir, adalah mereka-mereka yang bekerja di kantor pajak. Beberapa diantaranya membeli rumah dan tanah di sekitar kampus STAN. Rumah cukup mentereng dengan tanah yang cukup luas plus mobil nangkring di garasi sering menjadi perbincangan penduduk sekitar yang biasanya kenal dengan si pemilik rumah sejak masih mahasiswa. Gambar rumah di atas bisa menjadi contoh proses transformasi Gayus yang berasal dari keluarga sederhana menjadi Gayus yang luar biasa.
“Oh gitu, jadi apakah abang percaya kalau Gayus mendapat titipan uang Rp 25 miliar?”, tanya saya kepada sang sopir yang sangat bersemangat ketika bercerita. “Mana mungkin bisa?”, jawabnya. “Mengapa tidak bisa, bang?”, kejar saya. “Pokoknya nggak mungkin aja,” jawab sang sopir sekenanya. “Berangkat, Din,” teriak sang “timer” membuyarkan obrolan kami. Ketika saya tengok ke belakang, penumpang memang sudah penuh dan ada diantaranya yang mengedipkan mata kepada saya, tanda dia menikmati obrolan saya dengan sang sopir.
Konon ketika ditanya asal-usul hartanya, banyak diantara pegawai pajak tersebut yang mengaku punya bisnis, nyambi menjadi konsultan pajak, mengajar di berbagai kursus-kursus pajak, atau bahkan dapat hibah. Dengan berbagai argumentasi mereka menyatakan bahwa semuanya diperoleh dengan cara yang “wajar”. Demikian juga dengan Gayus Tambunan, dalam acara ‘Apa Kabar Indonesia Pagi’ tvOne, dia memiliki usaha sampingan, selain menjadi pegawai pajak, juga nyambi pekerjaan lain.
Hari-hari sebelumnya kita juga mendapatkan informasi tentang harta Hadi Purnomo (mantan Dirjen Pajak yang sekarang menjadi Ketua BPK) yang sekitar 94% dari Rp 38,8 miliar hartanya berasal dari hibah. Sebelumnya Muhammad Misbakhun (inisiator Pansus Century dan mantan ajudan Hadi Purnomo ketika menjadi Dirjen Pajak) membuat heboh dengan kasus L/C gagal bayar sebesar US$ 22,5 juta. Dalam tulisan saya sebelumnya (di sini) saya sempat menyoroti asal-usul hartanya yang dipergunakan sebagai modal melakukan bisnis.
Sudah menjadi rahasia umum, banyak aparat pajak yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar. Di sekitar kampus STAN (termasuk perumahan Bintaro), terdapat beberapa rumah pegawai pajak. Faktor historis sebagai mantan mahasiswa STAN menjadikan banyak diantara mereka yang memilih tempat tinggal (entah yang pertama, kedua, atau keberapa) di sekitar lokasi kampus STAN. Konon banyak di beberapa perumahan eksklusif lainnya, banyak dimiliki pegawai pajak.
Namun jangan salah, tidak mudah untuk mengecek kepemilikan rumah atau tanah tersebut. Sebagai akuntan dan pegawai pajak yang terbiasa menginvestigasi kepemilikan aset-aset wajib pajak, mereka sangat pandai menyembunyikan harta kekayaannya. Secara formal, kepemilikan aset-aset tersebut banyak diatasnamakan orang lain. Namun biasanya masyarakat sekitar mengetahui pemilik sebenarnya dari aset (terutama aset tidak bergerak seperti tanah dan rumah). Oleh karena itu, masyarakat bisa menjadi “investigator” dalam rangka memburu aparat pajak atau aparat pemerintah lainnya yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar.
Salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat sebagai “investigator” adalah dengan cara memfoto dan memberi keterangan foto tersebut berupa siapa pemiliknya, alamat rumah/tanah tsb, jabatan pemiliknya, dst. Hasilnya bisa dikirimkan ke aparat yang berwenang (misal ke KPK dengan KPK Online Monitoring System (di sini) yang mampu melindungi identitas pengirim). Informasi awal tersebut bisa digunakan KPK sebagai bahan investigasi atau klarifikasi harta kekayaan yang dilaporkan penyelenggara negara (PN). Pengirim informasi bisa terus berkomunikasi dengan petugas KPK tanpa pihak KPK atai pihak lainnya mengetahui siapa pengirimnya. Saya pernah melakukan hal ini dan terbukti cukup efektif dan aman. Oleh karena itu, mari kita berburu Gayus-Gayus yang lain. Namun perlu diingat bahwa masih banyak aparat pajak dan aparat pemerintah yang jujur dan amanah, sehingga masyarakat juga perlu fair dalam memburu aparat pajak/pemerintah yang nakal. Salam Anti Korupsi
sumber: googling
Layaknya pepatah “ada gula ada semut”, maka penerimaan pajak juga merupakan lahan subur terjadinya penyimpangan (korupsi). Kwik Kian Gie dan Faisal Basri sempat menyebut angka sebesar Rp 140 triliun dan Rp 40 triliun untuk pajak yang hilang dikorupsi. Namun belum ada penelitian yang akurat yang bisa menggambarkan potensi korupsi dalam penerimaan pajak.
Modus-modus operandi dari Mafia Pajak sudah banyak ditulis. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
Pola-pola korupsi pajak
Korupsi pajak oleh J. Danang Widoyoko (koordinator ICW
Dalam tulisan ini, saya ingin memfokuskan pada strategi untuk memberantas mafia pajak terutama terkait pemeriksaan lapangan yang dilakukan aparat Dirjen Pajak (fiskus) atas Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan Wajib Pajak.
Sebagaimana kita ketahui wewenang Dirjen Pajak sangat tinggi. Mereka yang menentukan potensi penerimaan pajak dan sekaligus yang bertugas merealisasikannya. Mereka yang melakukan pemeriksaan pajak dan sekaligus mengadilinya. Mereka yang “berhak” menafsirkan bunyi UU Pajak (KUP, PPh, PPN) dan jika Wajib Pajak tidak setuju dengan perhitungan/penafsiran tersebut (Surat Ketetapan Pajak), maka wajib pajak dipersilahkan mengikuti proses selanjutnya (keberatan, banding, dst) dengan catatan telah menyetor minimal 50% dari Nilai SKP.
Sebagaimana halnya Bea Cukai, Dirjen Pajak idealnya juga diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum, khususnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bekerjasama dengan KPK. Remunerasi bagi pegawai Dirjen Pajak merupakan konsekuensi logis atas strategi Stick and Carrot. Jika penghasilan (carrot) sudah dipenuhi secara manusiawi (bisa hidup gagah), maka penegakan hukum (stick) juga wajib dilakukan secara tegas dan konsisten.
Jauh sebelum adanya reformasi birokrasi di Depkeu, aparat Dirjen Pajak sering terlihat terlalu mencolok dalam gaya hidupnya (life style), sehingga sering menimbulkan kecemburuan dan sikap curiga kepada mereka. Berapa gaji mereka sampai punya rumah sebegitu indah, mobil sebegitu mewah, dan pola hidup yang jauh dari sederhana. Oleh karena itu, perhatian aparat penegak hukum untuk memperhatikan dugaan adanya mafia pajak menjadi sangat penting karena hal tersebut juga merupakan “tuntutan” masyarakat. Bagi aparat Dirjen Pajak sendiri merupakan pembuktian bahwa tidak semua aparat Dirjen Pajak terlibat dalam mafia pajak atau bahkan tidak ada yang disebut dengan mafia pajak itu.
Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala untuk melakukan penindakan hukum secara tegas kepada aparat Dirjen Pajak.
Pertama, selama ini ada kecenderungan Dirjen Pajak berlindung dibalik Pasal 34 KUP, ketika BPK, Itjen Depkeu (IBI), atau aparat penegak hukum mencoba melakukan penelitian awal atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi ini menyebabkan aparat sulit mencari bukti awal sebagai persyaratan untuk melakukan penyelidikan/ penyidikan.
Kedua, selama ini terdapat hubungan yang bersifat saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara Fiskus dengan Wajib Pajak. Tentu saja yang dimaksud Fiskus dan Wajib Pajak di sini adalah oknum (tidak bisa digeneralisasi bahwa semua atau sebagian besar Fiskus dan Wajib Pajak melakukan hal yang sama. Tulisan kisah seorang pemeriksa pajak di sini mungkin bisa menjadi referensi). Sebagian besar wajib pajak lebih suka membayar “pajak” kepada Fiskus dibandingkan langsung ke negara. Artinya, sejumlah kecil kewajiban pajaknya dibayarkan ke negara, sedangkan sebagian yang lain dibayarkan ke “Fiskus”, dengan asumsi Wajib Pajak masih bisa menghemat pajak yang “sebenarnya” terutang ke negara. Sebagai businessman, wajib pajak cenderung menghindari konfrontasi dengan Fiskus karena sejarah menunjukkan bahwa dengan bermain aman bersama Fiskus, maka usaha mereka akan “dijamin aman” dari urusan-urusan pajak yang rumit.
Ketiga, selayaknya markus (makelar kasus) di peradilan yang banyak diperankan pengacara, maka dalam konteks mafia pajak, yang bertindak sebagai perantara antara Fiskus dan Wajib Pajak adalah konsultan pajak. Di beberapa wajib pajak yang masih “culun” sering ditemui fee untuk konsultan pajak yang tidak wajar (jumlah/nilainya). Fee inilah yang biasanya digunakan untuk “bermain” dengan Fiskus. Mekanisme suap secara tidak langsung seperti ini memang menyulitkan dalam proses pembuktian di pengadilan.
Keempat, sebagian besar Fiskus punya background sebagai akuntan/ sarjana hukum. Oleh karena itu, mereka sangat lihai bermain-main dalam mafia pajak dan bagaimana menyembunyikan harta hasil kekayaannya.
Lalu, apa dan bagaimana strategi pemberantasan mafia pajak yang bisa menimbulkan efek jera kepada para pelakunya? Dalam tulisan ini, saya mencoba memberi usulan kepada pihak yang berwenang untuk menempuh cara-cara luar biasa dalam memberantas mafia pajak yang sudah mengakar, bahkan setelah reformasi depkeu dijalankan.
Reputasi KPK yang cukup dipercaya masyarakat plus Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan presiden, tekad Dirjen Pajak untuk melakukan reformasi birokrasi, dan dukungan Kadin dalam pemberantasan korupsi harus benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik. Teknisnya ada semacam kesepakatan bersama antara KPK-Dirjen Pajak-Kadin-Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memberantas Mafia Perpajakan.
Dalam hal ini, ada semacam kesepakatan/MOU antara KPK-Dirjen Pajak-Kadin-Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang Pakta Anti Suap yang isinya antara lain adalah:
1. Seruan kepada para pengusaha untuk menolak memberikan suap kepada aparat Pajak. Dalam kondisi tertentu, KPK (dengan proses undercover dengan memanfaatkan aparat intelijennya) akan mendampingi pengusaha yang sedang diperas oleh aparat Pajak (wilayah DKI Jakarta sebagai pilot project). Strategi ini ditujukan untuk menangkap basah aparat Pajak yang nakal;
2. Bekerjasama dengan Dirjen Pajak untuk menangkap pengusaha yang mencoba menyuap aparat pajak. Teknisnya adalah secara formal KPK mengirim pegawainya sebagai tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk menghindari tingkat kebocoran, tenaga ahli tersebut harus diperlakukan sebagai pegawai baru atau merupakan pegawai pindahan. Atau bisa saja, KPK/Satgas Pemberantasan Mafia Hukum merekrut secara informal mengangkat pegawai Dirjen Pajak sebagai agen KPK (status kepegawaian tetap pegawai Pajak tetapi secara informal KPK menggaji mereka (strategi undercover). Merekalah yang menjadi mata telinga KPK/ Satgas untuk memberantas Mafia Pajak.
3. Membuka saluran khusus (hot line atau semacam online monitoring system khusus mafia pajak) untuk menampung informasi dari masyarakat terkait mafia pajak.
Di samping langkah-langkah di atas, KPK/ Satgas harus pro aktif mengkampanyekan komitmennya dalam memberantas mafia pajak dengan harapan banyak whistleblower yang memberikan informasi atau minimal bisa mendidik masyarakat untuk lebih aware. Mekanisme perlindungan dan penghargaan kepada whistleblower yang memberikan informasi penting juga perlu dipersiapkan.
Jika ada kemauan, di situ ada jalan …. Selamat Tinggal Mafia Pajak atau kita gagal memanfaatkan momen prioritas program presiden untuk memberantas mafia hukum alias ganyang mafia hukum. Wallahu ‘alam Bish-shaw
Benarkah Mafia Pajak masih ada pasca reformasi birokrasi di Departemen Keuangan (Depkeu)? Jika benar masih ada, apa akar masalah munculnya Mafia Pajak tersebut?
Pada tulisan saya sebelumnya tentang mafia pajak (di sini) dan diskusi dengan beberapa sahabat, reformasi di bawah komando Ibu Sri Mulyani (Menkeu) belum mampu memberantas mafia pajak. Dalam minggu ini kita dihebohkan dengan aliran dana sebesar Rp 25 miliar yang mengalir ke rekening Gayus Tambunan (lulus SMU sekitar tahun 1997 dan PNS di Ditjen Pajak dengan Golongan III/a) , lewat laporan Komjen Susno Duadji kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Sebelumnya, Komjen Susno Duadji juga mengungkap aliran dana sebesar US$500.000 yang mengalir ke rekening Yudi Hermawan (lulus SMU sekitar tahun 1990, PNS Golongan III/c) yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan money laundering.
Kasus lainnya yang masih heboh saat ini adalah kasus Muhammad Misbakhun, eks pegawai pajak yang “banting stir” menjadi pengusaha dan politisi. Melihat latar belakang Bakhun (panggilan akrab Muhamad Misbakhun) yang tergolong dari keluarga miskin dan mantan ajudan Dirjen Pajak semasa hadi Purnomo, membuat publik curiga dengan asal-usul dana yang dipergunakan Bakhun sebagai modal awal dalam bisnisnya hingga akhirnya mencuat kasus L/C “gagal bayar” PT Selalang Prima Internusa milik Misbakhun senilai US$ 22,5 juta yang diterbitkan Bank Century
Di masyarakat sendiri telah berkembang stigma negatif dengan pegawai pajak yang mempunyai “life style” yang tidak sesuai dengan gajinya sebagai pegawai negeri sipil. Sudah menjadi rahasia umum, pegawai Ditjen Pajak mempunyai kekayaan yang mencolok. Namun demikian, sepanjang pengamatan saya, masih banyak pegawai pajak yang punya track record yang baik. Namun kasus-kasus yang dijelaskan di atas yang notabene dilakukan oknum pegawai pajak, ibarat nila setitik yang mampu merusak susu sebelanga. Sejauh ini belum ada penelitian tentang seberapa besar (jumlah) Mafia Pajak ini
Dalam tulisan ini saya mencoba mengungkap akar masalah tumbuh suburnya mafia pajak, meskipun telah ada reformasi birokrasi di Ditjen Pajak-Depkeu. Sedang keberadaan Mafia Pajak tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun sebagai orang di luar sistem, apa yang saya sampaikan ibarat puncak gunung es yang bisa nampak di permukaan. Sisanya semoga bisa dilengkapi kompasianer yang berasal dari Ditjen Pajak atau dari lingkungan Depkeu ataupun pengamat yang mengkonsentrasikan kajiannya dalam masalah perpajakan.
Sebagian besar pegawai Ditjen Pajak diperoleh dari lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Program Diploma Pajak (Prodip Pajak) yang berlokasi di daerah Bintaro Jakarta Selatan. Di sekolah kedinasan milik Depkeu tersebut dikenal sebagai gudangnya lulusan SMU yang brilian. Kebanyakan mahasiswa sekolah kedinasan tersebut berasal dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Bahkan tidak jarang mereka berasal dari keluarga miskin. Sebagai sebuah sekolah kedinasan, mahasiswa tidak dikenakan biaya, bahkan sampai sekitar tahun 1997/1998-an, di samping gratis ketika kuliah, mereka juga mendapatkan gaji sebagai calon pegawai negeri sipil plus buku-buku teks dan buku tulis gratis ataupun pelayanan kesehatan gratis yang disediakan di lingkungan kampus.
Begitu lulus Diploma III, mereka langsung ditempatkan di lingkungan Depkeu, BPKP, BPK, atau instansi pemerintah lainnya, termasuk di Ditjen Pajak. Pada tahun-tahun awal di Ditjen Pajak, banyak lulusan STAN dan Prodip Pajak tersebut masih bisa mempertahankan idealismenya. Sayang akibat pengaruh lingkungan kantor dan iming-iming dari wajib pajak yang menggiurkan, banyak diantaranya yang masuk dalam area Mafia Pajak. Akibatnya, banyak diantara mereka yang sudah mampu membeli rumah di daerah elit, mobil baru, dan berbagai asesoris lainnya yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai PNS. Penduduk di sekitar kampus STAn/ Prodip Pajak sering menjadi saksi bisu perubahan “life style” yang tidak wajar dari pegawai Ditjen Pajak tersebut.
Berdasarkan obrolan dengan pegawai pajak yang masih terjaga idealismenya, lingkungan kantor di Ditjen Pajak sering kurang kondusif. Apalagi sebelum era reformasi birokrasi di Depkeu. Cerita dari seorang pegawai pajak bernama Aris Sarjono (di sini) mungkin bisa menjadi referensi tentang kondisi kantor tersebut. Namun tantangan paling besar sebenarnya adalah godaan dari wajib pajak. Sering wajib pajak punya prinsip bahwa “lebih baik membayar kepada pemeriksa pajak daripada ke negara“. Mengapa demikian?
Bagaimanapun seorang pengusaha (wajib pajak) pasti akan berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha/bisnis yang digelutinya. Termasuk dalam kaitannya dengan pajak,mereka berusaha membayar pajak sekecil-kecilnya. Ketika wajib pajak membayar semua kewajibannya ke negara (kas negara), maka tidak ada keuntungan langsung yang diperolehnya. Sebaliknya ketika wajib pajak membayar sebagian kepada pemeriksa (aparat) pajak dan sebagian kecil ke negara, maka keuntungan di depan mata bisa langsung diperolehnya. Pertama, dengan bekerjasama dengan pemeriksa (aparat) pajak, besarnya pajak yang harus disetor ke negara bisa dinegosiasikan (sudah pasti lebih kecil dari kewajiban pajak yang sebenarnya). Kedua, pemeriksa pajak tersebut bisa dijadikan “konsultan pajak” secara informal atau sebagai “informan” terkait masalah perpajakan. Ketiga, urusan pemeriksaan pajak bisa dipersingkat, sehingga prosedur pajak yang sering menempatkan posisi wajib pajak sebagai pihak yang lemah, bisa diatasi. Kondisi inilah yang mendorong pengusaha (wajib pajak) memilih jalan pintas dengan cara “kongkalingkong” dengan aparat pajak.
Sebaliknya, aparat pajak juga mengambil keuntungan dari “godaan” wajib pajak tersebut. Dengan melakukan “kongkalingkong” dengan wajib pajak, mereka memperoleh banyak keuntungan. Pertama, pekerjaan bisa cepat diselesaikan karena wajib pajak cenderung kooperatif dengan aparat pajak yang menjadi teman “kolusinya”. Kedua, mendapatkan “ampau” yang jumlahnya sering menggiurkan (lihat saja kasus Gayus di atas, sebagai seorang PNS di Ditjen Pajak dengan gaji 7-8 juta rupiah, seumur hidup tidak bakalan mempunyai rekening + Rp 25 miliar). Ketiga, mempunyai network yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
Terkait dengan kondisi kantor (masalah internal), reformasi birokrasi ala Depkeu merupakan langkah tepat untuk menyelesaikannya. Reformasi birokrasi telah mampu mengikis sebagian besar penyakit kronis yang disebabkan sistem birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak. Namun akar masalah adanya mafia pajak ini adalah adanya “kerjasama” saling menguntungkan (win-win solution) antara wajib pajak dan aparat pajak. Untuk menyelesaikan akar masalah tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara luar biasa. Lebih jelasnya lihat tulisan saya sebelumnya di sini untuk mengetahui salah satu strategi pemecahannya. Mohon saran-masukannya. Terima kasih
Hari-hari ini, berbagai informasi tentang Gayus, seorang PNS Ditjen Pajak, yang mempunyai rekening Rp 25 miliar menjadi sorotan. Dalam kesempatan sebelumnya saya pernah menulis tentang Mafia Pajak (di sini) dan Balada Gayus dan Mafia Pajak (di sini). Kasus Gayus semakin menguatkan masih kuatnya mafia pajak meskipun reformasi birokrasi di Departemen Keuangan (termasuk Ditjen Pajak) telah dilakukan.
Dalam suatu kesempatan saya sempat ngobrol dengan sopir angkot yang sedang “ngetem” sambil membaca koran. “Wuih, kok ada ya PNS punya uang Rp 25 miliar?” Celetukan saya tersebut langsung disambar sopir angkot tersebut,”Biasa mas, orang pajak memang terkenal tajir-tajir.” “Kok tahu, bang?”, tanya saya memancing. Sambil meletakkan koran yang sedang dibacanya, sang sopir angkot menceritakan kenangannya bersama mahasiswa-mahasiswa yang kelak menjadi pegawai pajak.
Sopir angkot jurusan Ceger-Taman Puring tersebut berasal dari keluarga Betawi yang mempunyai rumah dekat kampus STAN. Ada beberapa mahasiswa STAN yang ngekos di rumahnya. Dia tahu betul kondisi mahasiswa-mahasiswa tersebut. Mereka rata-rata berasal dari luar Jakarta. Kadang dengan wajah lesu mereka meminta maaf belum bisa membayar uang kos. Sering mereka menumpang makan di tempatnya atau ngutang di warteg samping kos-kos-an. Saking lamanya bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut, sang sopir angkot hafal betul kapan mahasiswa tersebut sedang bokek, sedang sibuk menghadapi ujian, ingin minta air dingin dari kulkas, atau ingin meminjam sepeda onthel miliknya untuk berbagai keperluan.
Kondisi berubah 180 derajat kala para mahasiswa tersebut sudah bekerja di berbagai tempat. Yang paling mencolok, kata sang sopir, adalah mereka-mereka yang bekerja di kantor pajak. Beberapa diantaranya membeli rumah dan tanah di sekitar kampus STAN. Rumah cukup mentereng dengan tanah yang cukup luas plus mobil nangkring di garasi sering menjadi perbincangan penduduk sekitar yang biasanya kenal dengan si pemilik rumah sejak masih mahasiswa. Gambar rumah di atas bisa menjadi contoh proses transformasi Gayus yang berasal dari keluarga sederhana menjadi Gayus yang luar biasa.
“Oh gitu, jadi apakah abang percaya kalau Gayus mendapat titipan uang Rp 25 miliar?”, tanya saya kepada sang sopir yang sangat bersemangat ketika bercerita. “Mana mungkin bisa?”, jawabnya. “Mengapa tidak bisa, bang?”, kejar saya. “Pokoknya nggak mungkin aja,” jawab sang sopir sekenanya. “Berangkat, Din,” teriak sang “timer” membuyarkan obrolan kami. Ketika saya tengok ke belakang, penumpang memang sudah penuh dan ada diantaranya yang mengedipkan mata kepada saya, tanda dia menikmati obrolan saya dengan sang sopir.
Konon ketika ditanya asal-usul hartanya, banyak diantara pegawai pajak tersebut yang mengaku punya bisnis, nyambi menjadi konsultan pajak, mengajar di berbagai kursus-kursus pajak, atau bahkan dapat hibah. Dengan berbagai argumentasi mereka menyatakan bahwa semuanya diperoleh dengan cara yang “wajar”. Demikian juga dengan Gayus Tambunan, dalam acara ‘Apa Kabar Indonesia Pagi’ tvOne, dia memiliki usaha sampingan, selain menjadi pegawai pajak, juga nyambi pekerjaan lain.
Hari-hari sebelumnya kita juga mendapatkan informasi tentang harta Hadi Purnomo (mantan Dirjen Pajak yang sekarang menjadi Ketua BPK) yang sekitar 94% dari Rp 38,8 miliar hartanya berasal dari hibah. Sebelumnya Muhammad Misbakhun (inisiator Pansus Century dan mantan ajudan Hadi Purnomo ketika menjadi Dirjen Pajak) membuat heboh dengan kasus L/C gagal bayar sebesar US$ 22,5 juta. Dalam tulisan saya sebelumnya (di sini) saya sempat menyoroti asal-usul hartanya yang dipergunakan sebagai modal melakukan bisnis.
Sudah menjadi rahasia umum, banyak aparat pajak yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar. Di sekitar kampus STAN (termasuk perumahan Bintaro), terdapat beberapa rumah pegawai pajak. Faktor historis sebagai mantan mahasiswa STAN menjadikan banyak diantara mereka yang memilih tempat tinggal (entah yang pertama, kedua, atau keberapa) di sekitar lokasi kampus STAN. Konon banyak di beberapa perumahan eksklusif lainnya, banyak dimiliki pegawai pajak.
Namun jangan salah, tidak mudah untuk mengecek kepemilikan rumah atau tanah tersebut. Sebagai akuntan dan pegawai pajak yang terbiasa menginvestigasi kepemilikan aset-aset wajib pajak, mereka sangat pandai menyembunyikan harta kekayaannya. Secara formal, kepemilikan aset-aset tersebut banyak diatasnamakan orang lain. Namun biasanya masyarakat sekitar mengetahui pemilik sebenarnya dari aset (terutama aset tidak bergerak seperti tanah dan rumah). Oleh karena itu, masyarakat bisa menjadi “investigator” dalam rangka memburu aparat pajak atau aparat pemerintah lainnya yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar.
Salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat sebagai “investigator” adalah dengan cara memfoto dan memberi keterangan foto tersebut berupa siapa pemiliknya, alamat rumah/tanah tsb, jabatan pemiliknya, dst. Hasilnya bisa dikirimkan ke aparat yang berwenang (misal ke KPK dengan KPK Online Monitoring System (di sini) yang mampu melindungi identitas pengirim). Informasi awal tersebut bisa digunakan KPK sebagai bahan investigasi atau klarifikasi harta kekayaan yang dilaporkan penyelenggara negara (PN). Pengirim informasi bisa terus berkomunikasi dengan petugas KPK tanpa pihak KPK atai pihak lainnya mengetahui siapa pengirimnya. Saya pernah melakukan hal ini dan terbukti cukup efektif dan aman. Oleh karena itu, mari kita berburu Gayus-Gayus yang lain. Namun perlu diingat bahwa masih banyak aparat pajak dan aparat pemerintah yang jujur dan amanah, sehingga masyarakat juga perlu fair dalam memburu aparat pajak/pemerintah yang nakal. Salam Anti Korupsi
sumber: googling
NEGARA AMERIKA DIBANGUN DARI EMAS PAPUA
Freeport adalah pertambangan emas terbesar di dunia! Namun termurah dalam biaya operasionalnya. Sebagian kebesaran dan kemegahan Amerika sekarang ini adalah hasil perampokan resmi mereka atas gunung emas di Papua tersebut. Freeport banyak berjasa bagi segelintir pejabat negeri ini, para jenderal dan juga para politisi busuk, yang bisa menikmati hidup dengan bergelimang harta dengan memiskinkan bangsa ini. Mereka ini tidak lebih baik daripada seekor lintah!
Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah !0JFK, Indonesia, CIA and Freeport.!1
Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.
Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.
Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.
Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.
Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.
Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.
Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.
Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.
Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.
Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!
Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.
Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.
Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.
Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.
http://berita.liputan6. com/progsus/ 200209/41945/ class=%27vidico% 27
Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.
Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.
Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.
Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.
Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?
Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.
Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.
Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.
Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik !0Jim Bob!1 Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.
Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul !0Grasberg!1 setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.
Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!
Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapur a sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!
Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu.
Freeport merupakan lading uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran senidir telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.
Oleh: Subhan Hassannoesi
Aktivis Dakwah Papua yang juga anggota Majlis Muslim Papua ( MMP )
Akhir tahun 1996, sebuah tulisan bagus oleh Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah !0JFK, Indonesia, CIA and Freeport.!1
Walau dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun 1959.
Saat itu Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan. Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya terkena imbasnya. Ketegangan terjadi. Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.
Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen. Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jaques Dozy di tahun 1936. Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda. Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan membacanya.
Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah. Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.
Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain. Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari.
Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!! Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar dalam waktu tiga tahun sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat. Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.
Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.
Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah spertinya mendukung Soekarno. Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.
Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibanding nilai emas yang ada di gunung tersebut.
Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar. Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!
Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.
Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.
Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California). Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.
Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.
http://berita.liputan6. com/progsus/ 200209/41945/ class=%27vidico% 27
Mungkin suatu kebetulan yang ajaib. Augustus C.Long juga aktif di Presbysterian Hospital di NY dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962). Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.
Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco. Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu yang di Indonesia dikenal sebagai masa yang paling krusial.
Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C.Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Augustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di Negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.
Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan jika kelompok Jendral Suharto akan mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi jika hal itu benar adanya.
Awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno, Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan apakah Freeport sudah siap mengekplorasi gunung emas di Irian Barat. Wilson jelas kaget. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?
Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan Ibnu Soetowo dan Julius Tahija. Orang yang terakhir ini berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport. Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.
Sebab itulah, ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport!. Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.
Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.
Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik !0Jim Bob!1 Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.
Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul !0Grasberg!1 setelab 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.
Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan 45 tahun ke depan. Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!
Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah. Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Grasberg-Tembagapur a sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika. Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!!
Kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam. Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua yang sampai detik ini masih saja hidup bagai di zaman batu.
Freeport merupakan lading uang haram bagi para pejabat negeri ini, yang dari sipil maupun militer. Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Freeport McMoran senidir telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.
Oleh: Subhan Hassannoesi
Aktivis Dakwah Papua yang juga anggota Majlis Muslim Papua ( MMP )
Langganan:
Postingan (Atom)